Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Widya Mataram melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Daerah Istimewa Yogyakarta pada Hari Kamis, 26 Februari 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat jejaring kelembagaan sekaligus memperkenalkan Program Studi Magister Hukum Universitas Widya Mataram kepada para penyelenggara pemilu di lingkungan KPUD D.I. Yogyakarta.

Dalam audiensi tersebut, pihak Program Pascasarjana Universitas Widya Mataram diwakili oleh Direktur Pascasarjana, Dr. Aida Dewi, S.H., M.H. Sementara itu, rombongan diterima langsung oleh Ketua KPUD D.I. Yogyakarta, Ahmad Shidqi, S.T.H.I., M.Hum., beserta jajaran di lingkungan KPUD.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan dialogis. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak membahas rencana kerja sama kelembagaan melalui nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Widya Mataram dengan KPUD D.I. Yogyakarta. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan berbagai kegiatan akademik maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum, ketatanegaraan, dan kepemiluan.

Selain membahas rencana kerja sama, audiensi ini juga menjadi momentum bagi Program Pascasarjana Universitas Widya Mataram untuk memperkenalkan Program Studi Magister Hukum kepada para komisioner dan pegawai di lingkungan KPUD D.I. Yogyakarta, khususnya bagi mereka yang belum menempuh pendidikan pada jenjang pascasarjana. Dalam pemaparannya, Direktur Pascasarjana menjelaskan berbagai keunggulan program studi, sistem perkuliahan yang fleksibel, serta peluang pengembangan kompetensi akademik bagi para profesional yang bekerja di bidang pemerintahan dan kelembagaan negara.

Direktur Pascasarjana Universitas Widya Mataram, Dr. Aida Dewi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum sangat penting bagi para penyelenggara pemilu, mengingat dinamika regulasi dan praktik ketatanegaraan yang terus berkembang. Oleh karena itu, melalui program Magister Hukum Universitas Widya Mataram diharapkan para penyelenggara pemilu dapat memperdalam pemahaman hukum sekaligus meningkatkan kapasitas analisis terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul dalam praktik kepemiluan.

Melalui audiensi ini diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara Universitas Widya Mataram dengan KPUD D.I. Yogyakarta, baik dalam bidang pendidikan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, maupun kegiatan akademik lainnya yang mendukung penguatan demokrasi dan tata kelola kepemiluan di Indonesia.

Program Studi Magister Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta meraih akreditasi “Baik Sekali” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 6463/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2025 yang dirilis pada Kamis (15/5). Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen UWM dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, khususnya di bidang hukum pada jenjang pascasarjana.

Capaian tersebut disambut dengan penuh syukur dan apresiasi oleh sivitas akademika UWM. Dekan Fakultas Hukum UWM, Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa predikat ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi bersama. “Akreditasi ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh dosen, tim akreditasi, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan, serta pimpinan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang bermoral, beretika, dan bermartabat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr. Hartanto menegaskan bahwa predikat “Baik Sekali” tidak boleh menjadi zona nyaman, melainkan menjadi pemicu untuk refleksi dan inovasi berkelanjutan. “Akreditasi ini hendaknya tidak menjadi zona nyaman bagi kami semua, tetapi menjadi ruang kontemplatif untuk terus memperbaiki diri dan mewujudkan nilai The Guardian of Intellectual in Culture,” tambahnya.

Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Aida Dewi, S.H., M.H., menyampaikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses reakreditasi, termasuk mitra strategis dari institusi hukum dan pendidikan. “Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa Magister Hukum UWM telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat ‘Baik Sekali’. Atas kerja keras dan kerjasamanya kami ucapkan beribu-ribu terima kasih,” tuturnya.

Dr. Aida secara khusus menyebutkan peran mitra eksternal seperti Polda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Kanwil Kemenkumham, Pemda DIY, serta universitas mitra seperti UAD, UMY, UAJY, dan UJB. Ia menilai, kolaborasi multipihak adalah kunci dalam menjaga relevansi akademik dan konektivitas antara dunia pendidikan dan praktik hukum.

Sementara itu, Rektor UWM, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., menekankan bahwa akreditasi ini merupakan refleksi dari komitmen institusional dalam menghadirkan pendidikan hukum yang unggul dan kontekstual. “Reakreditasi ini bukan hanya capaian administratif, tetapi juga cerminan dari komitmen kami untuk menghasilkan lulusan Magister Hukum yang unggul, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan hukum di tingkat nasional maupun global,” ungkapnya.

Menurut Prof. Edy, akreditasi “Baik Sekali” akan menjadi landasan penting untuk memperluas jejaring akademik, memperkuat kapasitas riset dan pengabdian, serta meningkatkan kualitas lulusan. Ia juga menegaskan pentingnya inovasi kurikulum, internasionalisasi program, dan pelibatan aktif mahasiswa dalam pengembangan keilmuan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Predikat “Baik Sekali” menjadi sinyal positif bahwa Program Magister Hukum UWM tidak hanya konsisten menjaga mutu akademik, tetapi juga siap bertransformasi menuju pusat studi hukum yang relevan, progresif, dan berdampak. Dengan semangat kolaboratif dan visi strategis, UWM terus berkomitmen mencetak lulusan hukum yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan memiliki kepedulian sosial tinggi (Sumber: website Universitas Widya Mataram).

Yogyakarta, 8 Oktober 2024 – Program Magister Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) menggelar pertemuan penting dengan para stakeholder dalam rangka persiapan visitasi akreditasi program studi, yang akan dilaksanakan pada 8 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai mitra strategis, termasuk perwakilan dari Polrestabes Kota Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, mahasiswa Magister Hukum, serta perwakilan dari program studi Magister Hukum dari beberapa universitas di sekitar Yogyakarta.

Kaprodi Magister Hukum, Dr. Aida Dewi, S.H., M.H., menegaskan pentingnya peran pertemuan ini sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan persiapan instrumen akreditasi, yang menjadi langkah krusial dalam peningkatan mutu program studi. “Pertemuan ini menjadi ajang untuk mengumpulkan masukan, dukungan, dan sinergi dari para stakeholder. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas program agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Dr. Aida Dewi.

Selain diskusi mengenai persiapan akreditasi, pertemuan ini juga membahas langkah-langkah kolaboratif yang dapat dilakukan ke depannya, baik dalam hal praktik pendidikan maupun peluang penelitian bersama. Semua pihak yang hadir berharap agar program studi Magister Hukum UWM dapat mencapai hasil akreditasi yang optimal, guna memperkuat perannya dalam mencetak profesional hukum yang handal di Indonesia.

Pada tanggal 15 Agustus 2023, Fakultas Hukum Kampus Widya Mataram Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan telah menandatangani sebuah Memorandum of Understanding (MoU) yang bersejarah. Penandatanganan ini merupakan simbol dari komitmen bersama untuk memajukan pendidikan hukum dan penelitian di Indonesia.

MoU ini mencakup beberapa inisiatif penting, termasuk:

• Pertukaran Akademik: Program pertukaran dosen dan mahasiswa akan memungkinkan kedua institusi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta memperkaya kurikulum pendidikan hukum dengan perspektif baru.
• Penelitian Bersama: Kolaborasi dalam penelitian hukum akan mendorong pengembangan solusi hukum yang inovatif dan relevan dengan tantangan sosial dan keadilan saat ini.
• Seminar dan Workshop: Penyelenggaraan seminar dan workshop bersama akan menjadi wadah untuk diskusi ilmiah dan pertukaran ide antara akademisi dan praktisi hukum.
• Pengabdian Masyarakat: Inisiatif bersama dalam pengabdian masyarakat akan meningkatkan akses keadilan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas.

Dekan Fakultas Hukum Kampus Widya Mataram, Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.H., menyatakan bahwa kerjasama ini akan membuka jalan bagi inovasi dan kemajuan dalam pendidikan hukum di Indonesia. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Rina Herawati, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya sinergi antaruniversitas dalam menghadapi tantangan global dan mempersiapkan generasi hukum yang tangguh.

Kerjasama ini diharapkan tidak hanya akan memperkuat hubungan antara kedua fakultas hukum, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik keadilan di Indonesia.

Pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, Fakultas Hukum Kampus Widya Mataram Yogyakarta dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM telah menandatangani sebuah Memorandum of Understanding (MoU) yang signifikan. Penandatanganan ini merupakan puncak dari diskusi intensif dan kolaborasi yang telah berlangsung selama beberapa bulan, dengan tujuan memperkuat kerjasama di bidang hukum dan hak asasi manusia.

MoU ini mencakup beberapa aspek penting, termasuk:

• Pendidikan dan Pelatihan: Program pelatihan bersama akan diadakan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan hukum bagi para mahasiswa dan profesional di bidang hukum.
• Penelitian dan Pengembangan: Kolaborasi dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan solusi inovatif dan aplikatif untuk tantangan hukum kontemporer.
• Pengabdian Masyarakat: Inisiatif bersama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum.
• Pertukaran Informasi: Pertukaran informasi dan sumber daya untuk mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian di kedua institusi.

Kerjasama ini diharapkan tidak hanya akan memperkuat kapasitas kedua lembaga, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya dalam peningkatan akses terhadap keadilan dan pemahaman hukum.