Perempuan dalam pesta demokrasi memiliki peran strategis untuk menjunjung tinggi hak asasi perempuan dan pada prinsipnya demokrasi itu berbasis kesetaraan ataupun keadilan gender. Salah satu bentuk perhatian terhadap perempuan adalah ketika pencalonan legislatif, undang-undang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini disampaikan oleh Dr. Aida Dewi, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Program Studi (Kaprodi) S2 Hukum Fakultas Hukum (FH) UWM dalam acara edukasi dengan tema “Sikap Perempuan Menghadapi Pemilu 2024” yang diselenggarakan oleh Ikatan Wanita Widya Mataram Yogyakarta (IWWAMY) di Ruang Soekarno Nehru Kampus I Universitas Widya Mataram (UWM), Dalem Mangkubumen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (15/12/2023). Acara yang dihadiri 44 orang dosen, karyawan dan istri dosen-karyawan UWM ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ibu. Hadir dalam acara ini istri Rektor UWM Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Emy Rohayati, S.H.

Lebih lanjut, Aida menambahkan bahwa dalam bidang kepemiluan, peran perempuan penting dan mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki, dan regulasi pun mendukung perempuan untuk terlibat banyak dalam pemilu, baik sebagai penyelenggara, peserta, pemantau, relawan hingga kader partai politik.

Prinsip pemilu bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hak suara, secara merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksaan menggunakan hak pilihnya. Prinsip terbuka berarti pemilu melibatkan semua pihak, sehingga pelaksaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif. “Prinsip jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran,” kata dosen FH UWM ini.

Prinsip kompetitif berarti pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir.

“Peran Perempuan untuk menjaga legitimasi politik pemilih untuk mewujudkan pemilu demokratis dibutuhkan beberapa prinsip salah satunya prinsip adil yang berarti pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama,” tegasnya.

Sambutan dan pengarahan disampaikan oleh Rektor UWM yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor (WR) I UWM Dr. Jumadi, S.E., M.M. Acara kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus IWWAMY Periode 2023-2027. 
Prof. Dr. Ir. Ambar Rukmini, M.P. yang juga merupakan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UWM terpilih menjadi Ketua Umum IWWAMY Periode 2023-2027.

Acara selanjutnya adalah pengumuman Penampil Busana Terbaik. Hadiah diserahkan oleh Emy Rohayati, S.H. kepada para pemenang.

Acara ini ditutup dengan ramah tamah, flash mob, kado silang dan pengundian doorprize. IWWAMY, teruslah berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat!

Universitas Widya Mataram (UWM) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) pada Jumat (24/11/2023) di Kampus UMRI. Delegasi UWM dipimpin oleh Rektor UWM Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dengan didampingi para Wakil Rektor (WR) dan Dekan. Dalam kesempatan ini, dilaksanakan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU), Memorandum Of Agreement (MoA), dan Implementation Agreement (IA) antara UWM dan UMRI. Delegasi UWM disambut oleh Rektor UMRI Dr. Saidul Amin, M.A., beserta WR I, Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) dan Kerjasama, serta para Dekan dan Ketua Program Studi (Kaprodi).

Rektor UMRI Dr. Saidul Amin, M.A. dalam sambutannya menyambut baik kerja sama ini. “MoU tidak hanya sekedar MoU, tetapi lebih pada implementasi. MoU tidak akan bernilai jika tidak ada Memorandum of Agreement (MoA). Kegiatan-kegiatan akan dapat dilakukan dalam jangka waktu panjang dan pendek,” katanya.

Rektor UWM dalam sambutannya menyampaikan merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diprakarsai oleh mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. “UWM hadir dengan komitmen untuk menyiapkan mahasiswa yang siap menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. UWM memiliki keunggulan heritage karena memiliki gedung tertua di Indonesia,” kata mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) ini.

“UMRI berkembang sangat pesat. Oleh karenanya UWM dapat belajar,” tambah Prof Edy yang merupakan mantan Ketua Forum Rektor Indonesia ini.

“Saat ini UWM telah menyelesaikan pembangunan Kampus Terpadu Tahap I, dan Tahap IIakan segera dilakukan,” tegasnya.

Diharapkan lingkungan akademis dapat menjadi lebih kaya ragam dan penuh inovasi melalui kolaborasi dalam tridarma perguruan tinggi. Semoga hal ini dapat memberikan dampak positif pada perkembangan pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Universitas Widya Mataram (UWM) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Lancang Kuning (UNILAK) pada Jumat (24/11/2023) di Kampus UNILAK. Delegasi dari UWM dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., didampingi para Wakil Rektor (WR) dan Dekan. Dalam kesempatan ini, dilaksanakan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU), Memorandum Of Agreement (MoA), dan Implementation Agreement (IA) antara UWM dan UNILAK.

Rektor UNILAK Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. dalam sambutannya menyambut baik kerja sama ini, termasuk untuk kerjasama publikasi.

Rektor UWM dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama ini untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi untuk kemajuan bersama. “Kerjasama yang dimaksud joint publication, riset dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),” kata mantan Ketua Forum Rektor Indonesia ini.

“Kerjasama ini juga diharapkan untuk pengembangan sinergi antar peguruan tinggi untuk bersama-sama menyiapkan lulusan yang inovatif dan kompatibel,” tambah Prof Edy yang merupakan mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) ini.

Semoga dengan kerjasama ini akan tercipta lingkungan akademis yang lebih beragam dan inovatif, membuka peluang kolaborasi dalam penelitian dan pertukaran pengetahuan untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Universitas Widya Mataram (UWM) menyelenggarakan acara pemberian tali asih kepada tenaga kependidikan (tendik) purna tugas yang telah menyelesaikan tugas pengabdiannya di UWM di Ruang Sidang Kampus Terpadu UWM, Banyuraden, Sleman pada Selasa (18/7). Acara ini merupakan bentuk apresiasi kepada para tendik yang telah menunjukan komitmen terhadap UWM. Tenaga kependidikan yang purna tugas adalah Hj. Sutiyem. S.E., Ir. Yuliarini Rahayu Kusumawati, Tri Rokhyat Yuliasih dan Alm. Hj. Nana Farhana, A.Md.

Rektor Universitas Widya Mataram, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh purna tugas UWM dalam perannya sebagai tenaga kependidikan yang telah mengabdi dan menunjukan komitmen terhadap UWM. “Banyak hal yang dapat diteladani dari para tendik yang telah menyelesaikan tugasnya, hal ini dapat terlihat dari setiap amanah yang dijalankan mereka telah memberikan kontribusi yang terbaik,” tambahnya.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pemberian kenang-kenangan kepada para tendik purna tugas, yang diberikan secara langsung oleh Rektor UWM.

Roni Sulistyanto Luhukay, S.H., M.H., yang merupakan dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Widya Mataram (UWM) telah dinyatakan lulus Ujian Terbuka dan menyandang gelar Doktor pada Ujian Terbuka (Promosi Doktor) pada Rabu (12/7) di Aula Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya dengan IPK 3,82 dan predikat Sangat Memuaskan. Bertindak sebagai Promotor adalah Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. dan Ko promotor Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

Sidang terbuka Promovendus dipimpin oleh Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. Dewan penguji terdiri atas Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn., Prof. Dr. Muchamad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Dr. Sukardi, S.H., M.H., M.Hum., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D. Dalam ujian terbuka ini, Promovendus menyampaikan penelitian disertasinya yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Orang Asli Papua dalam Perspektif Otonomi Khusus.

Roni, dalam presentasinya menyampaikan bahwa penelitiannya ini memberikan gambaran konsep keberagaman dalam negara kesatuan yang setidaknya memberikan pembangunan otonomi khusus dalam sistem desentralisasi asimetris, dengan membangun konsep keberagaman yang tergambar dalam Bhineka Tunggal Ika yang setidaknya mampu menjawab berbagai problem yang terjadi. “Pembentukan Otonomi Khusus Papua tidak lepas dari sejarah pelanggaran HAM, kesenjangan pembangunan, Gerakan separatisme kemerdekaan serta pemerintah menyadari adanya perbedaan suku, kultur dan kebiasaan yang menjadi indikasi kuat pembentukan otonomi khusus tersebut,” kata Roni.

Setidaknya berbagai problem berkaitan dengan Pilar penting dalam Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) seperti pemenuhan hak-hak mendasar orang asli Papua tidak dibarengi dengan penafsiran yang jelas dan detail sehingga berhenti pada tataran impelementasi, “Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegagalan memaknai enam prinsip yang di tuangkan dalam UU Otsus Papua berdampak pada terjadinya problematikan overlapping peraturan perundang- undangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tae Kwon Do UWM ini.

Karakteristik perlindungan hukum secara preventif dan represif juga mengalami kegagalan hal ini dapat di lihat dari turunan UU Otsus belum mampu memberikan eksistensi kepada orang asli Papua hingga hari ini orang asli Papua masih terbelenggu dengan jaminan eksistensi yang diamanahkan Otsus, selain itu dalam perlindungan represif belum terbetuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). “Problematika pengawasan pengellan otsus dimana adanya pemeliharaan isu keamanan untuk meningkatkan dana otsus dan mereduksi pengawasan masih terjadi hingga saat ini,” tegas Roni.